Harianmahakam.com – Penajam. Anggaran Perbelanjaan Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tahun 2025 telah disepakati senilai 2,5 triliun rupiah lebih. Dari total anggaran tersebut dibagi dalam skema yang masih berfokus pada anggaran urusan rumah tangga rutin seperti, 40 persen untuk infrastruktur, 20 persen untuk pendidikan, dan 40 persen untuk kesehatan.
Skema anggaran dimaksud disampaikan oleh Sekretaris Kabupaten (Sekab) Tohar kepada awak media beberapa waktu lalu usai pengesahan APBD PPU 2025.
Sebagai informasi, rencana belanja kabupaten PPU tahun 2025 sebelumnya ditetapkan kurang lebih sebesar 2,6 triliun ruiah, namun anggaran yang disepakati sebesar 2,5 triliun rupiah, kekurangan anggaran sebesar 100 miliar rupiah ditutupi dari silpa pada tahun 2024, sehingga APBD PPU 2025 tidak mengalami defisit anggaran.
Ketua LSM Guntur, Kasim Assegaf yang selama ini dikenal cukup kritis terhadap isu-isu kedaerahan memberikan tanggapannya terhadap APBD PPU 2025 mendatang. Ia menekankan pentingnya Bupati terpilih untuk bisa memfokuskan pada pewujudan visi misi yang disampaikannya saat masa kampanye. Meskipun anggaran disahkan sebelum dirinya terpilih.
“Kita kan sudah mengetahui besaran APBD PPU tahun 2025, jadi kita berharap Bupati terpilih dalam hal ini Bapak Mudyat Noor, bisa memaksimalkan anggaran untuk mewujudkan visi misi nya. Tentu kita pahami bahwa anggaran ini sudah disahkan sebelum beliau menjadi Bupati, akan tetapi mungkin bisa dilakukan semacam refocusing anggaran dengan tetap mengacu pada ketentuan aturan yang ada.” Ucap Kasim.
Menurut Kasim, Seharusnya anggaran belanja PPU bisa meningkat lebih dari 2,5 triliun agar program-program pemerintah dapat terlaksana.
“Ini tugas berat bagi Pemerintah Kabupaten PPU kedepan dibawah komando Bupati terpilih, karena seharusnya APBD PPU bisa mengalami kenaikan sehingga berbagai program yang sudah dicanangkan dapat dilaksanakan dengan baik,” Ujarnya.
Kasim juga menegaskan, salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan PPU adalah adanya sinergi positif antara ekesekutif dan legislatif.
“Eksekutif dan Legislatif harus kompak dan sinergis, karena ini salah satu kunci keberhasilan pembangunan kabupaten yang kita cintai ini, dan saya kira seharusnya kedepan bisa bersinergi karena kedua lembaga ini seperti ‘suami istri’, jadi ya harus saling melengkapi dalam konteks upaya membangun daerah.”
Ia menambahkan, “PPU punya pengalaman pahit perseteruan antara Eksekutif dan Legislatif dan imbasnya masyarakat PPU yang merasakan, pembangunan tidak bisa berjalan, ekonomi awut – awutan, untuk itu semua harus menurunkan ego dan jangan mengedepankan kepentingan pribadi dan golongan.” Tambahnya.
Pria yang biasa disapa Habib ini juga kemudian menghimbau agar semua pihak mulai mengarahkan konsentrasinya pada bagaimana memberikan dukungan kepada Bupati terpilih dan jangan membebaninya dengan utang budi politik ketika pilkada berlangsung.
“Biarkan Bupati kita bekerja dengan tenang, jangan ganggu beliau dengan tuntutan ini dan itu atas nama utang budi politik, karena kita tidak ingin ada lagi peristiwa OTT di PPU, jadi arahkan semua energi untuk mendukung program pemerintah selama itu baik.” Ujarnya memungkasi pembicaraan.
Sebagai informasi bahwa berdasarkan hasil hitung cepat pilkada kabupaten PPU pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mudyat Noor dan Waris Muin keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara mencapai lebih dari 38 persen. Angka tersebut diyakini tidak akan jauh berbeda dengan hasil real count KPUD PPU.(red.hai).
